Wajib Belajar 12 Tahun Gratis

Para kepala sekolah di ibu kota diminta mendukung kebijakan wajib belajar (wajar) 12 tahun yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta secara gratis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Dengan begitu, diharapkan terobosan ini benar-benar dapat dinikmati sejumlah kalangan, termasuk warga miskin sekalipun.

“Program wajib belajar dua belas tahun yang kini sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta merupakan suatu langkah terobosan yang spektakuler. Sebab, dengan dilangsungkannya program tersebut, anak didik setingkat SMA khususnya siswa yang bersekolah di negeri sudah dapat menikmati pendidikan gratis,” ujar Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta saat memberikan pengarahan wajib belajar 12 tahun kepada ratusan kepala sekolah SMA/SMK negeri dan swasta se-Jakarta Barat, di aula Universitas Mercu Buana, Kamis (26/7).

Taufik menyebut, khusus untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta sebanyak 183.266, dengan rincian 92.734 siswa bersekolah di SMA negeri, dan 90.532 siswa bersekolah di SMA swasta.

Sesuai ketentuan, jelas Taufik, setiap siswa SMAN akan mendapat bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dianggarkan dari APBD sebesar Rp 400 ribu per bulan. Sedangkan untuk SMA swasta belum seluruhnya, tapi baru sebesar 20 persen, dengan biaya sama yaitu, Rp 400 ribu setiap bulan per siswa. Sedangkan jumlah siswa SMK di DKI Jakarta mencapai 203.565 siswa dengan rincian,
42.348 siswa SMK negeri, dan 161.217 siswa SMK swasta. Untuk SMK swasta bantuan BOP yang diberikan juga baru mencapai 20 persen. Sedangkan BOP untuk siswa jurusan manajemen setiap siswa mendapat Rp 400 ribu per bulan, jurusan pariwisata Rp 500 ribu per bulan dan jurusan teknologi Rp 600 ribu per bulan.

“Saat ini memang Pemprov DKI baru dapat memberikan bantuan BOP bagi seluruh siswa negeri. Tapi secara perlahan Pemprov DKI juga akan terus meningkatkan jumlah 20 persen tersebut yang saat ini diberikan pada sekolah swasta. Dengan adanya program tersebut tidak ada lagi anak usia sekolah dari SD hingga SMA yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya, karena semuanya sudah gratis,” tegasnya.

Kasudin Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat, Slamet Widodo didampingi Kasie SMA, Yusen Hardiman mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung program yang digulirkan Pemprov DKI tersebut. Terlebih saat ini pertumbuhan dunia pendidikan di Jakarta Barat semakin pesat dengan 109 SMA dan 121 SMK.

“Kami akan terus melakukan monitoring agar kebijakan itu tepat sasaran,” tandasnya.


Sumber: beritajakarta.com